PEMERINTAH DESA

Dasar Hukum terkait Pemerintah Desa :

1. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Perbup Bojonegoro No. 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Perbup Bojonegoro No. 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Bojonegoro No. 26 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

• Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
• Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
• Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
• Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :

• Desa Swasembada;

Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

• Desa Swakarya; dan

Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

• Desa Swadaya.

Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi

Sesuai dengan tingkat perkembangan desa, Desa Gayam termasuk kategori Desa Swasembada, sehingga dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa Gayam memiliki 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

KEPALA DESA

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa bertugas : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti : tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 
2. Melaksanakan Pembangunan, seperti : pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan Kemasyarakatan, seperti : pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan Masyarakat, seperti : tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa (Link Perangkat Desa Selengkapnya).