Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

1. Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; dan Lampiran;
2. Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Perbup Bojonegoro No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bab V Pasal 31 dan Pasal 32, bahwa :

BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BPD mempunyai tugas :

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Lembaga

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gayam