• APBDes disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDes.
• APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
• Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
• APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Selain itu, secara teknis penyusunan APBDes juga harus memperhatikan :

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.

Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten (sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan), dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan APBDes

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa )
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
4. Bupati/Camat

Peran Para Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan APBDes

Masing-masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif mempunyai peran sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing :

Peran Kepala Desa

1. 1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dengan menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
   2. Menerbitkan SK Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
   3. Menerbitkan SK Tim Penyusun APBDes
   4. Membahas Raperdes APBDes dan Raperdes APBDes Perubahan bersama BPD
   5. Menetapkan Perdes APBDes dan Perdes APBDes Perubahan
   6. Mensosialisasikan Perdes APBDes, APBDes Perubahan dan Perdes Pertanggungjawaban APBDes
   7. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes
   8. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
   9. Menetapkan Bendahara Desa
   10. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
   11. Menetapkan pengelolaan aset desa.

Peran Sekretaris Desa

1. 1. Memimpin penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
   2. Menyiapkan Raperdes APBDes, Raperdes APBDes Perubahan dan Raperdes Pertanggungjawaban APBDes
   3. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
   4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait Pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes Perubahan.
   5. Mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan Pertanggungjawaban APBDes.
   6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD dibantu oleh anggota PPKD (Perangkat Desa)

Peran BPD

1. 1. Membahas Raperdes APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian R-APBDes dengan RKPDes).
   2. Menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes Perubahan bersama Kepala Desa.
   3. Mengawasi Proses Penyusunan dan Implementasi APBDes.

Peran Masyarakat

1. 1. Konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses.
   2. Agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda).
   3. Memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan.
   4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes.
   5. Terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan tema kegiatan.

Peran Bupati

1. 1. Melakukan Evaluasi
   2. Melakukan Pembinaan
   3. Melakukan Pengawasan
   4. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan desa.