Banpres untuk IKM dan UMKM Dibuka Lagi, Besarannya Rp 1,2 Juta

Bojonegorokab.go.id - Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) kembali menyalurkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau biasa dikenal dengan BLT UMKM. Banpres BPUM kali ini sebesar Rp 1,2 juta sesuai dalam Peraturan Kemenkop UKM Nomor 2 Tahun 2021.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Bojonegoro Sukaemi mengatakan, Banpres BPUM bagi pelaku IKM maupun UMKM kini dibuka kembali. Penyaluran Banpres rencananya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pada level usaha mikro di tengah pandemi Covid-19. 

"Namun untuk tahun ini besarannya berbeda yakni Rp 1,2 juta," ucap Sukaemi. 

Ia menambahkan, syarat pengajuan Banpres BPUM tahun ini di antaranya, belum pernah mengajukan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), bukan sebagai ASN, Polri, pegawai BUMN/BUMD, warga Bojonegoro, memiliki E-KTP dan memiliki ijin usaha mikro hingga tidak sedang memiliki pinjaman di Bank.

"Syarat pengajuan masih sama seperti tahun sebelumnya, namun yang terpenting belum pernah mengajukan Banpres BPUM," tambahnya. 

Bagi masyarakat Bojonegoro yang terdaftar sebagai pelaku usaha mikro dan ingin mengajukan Banpres BPUM bisa melampirkan berkas secara langsung ke Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, maupun melalui online http://bit.ly/BPUM2021BOJONEGORO, mulai tanggal 19 hingga 30 April 2021.

"Banpres produktif sudah bisa diakses melalui online maupun offline. Dengan syarat dan ketentuan seperti terlampir," imbuhnya.

Ia berharap, Banpres BPUM 2021 ini nantinya dapat membantu para pelaku IKM maupun UMKM yang terdampak secara ekonomi saat pandemi. Dengan harapan, geliat perekonomian ini dapat pulih kembali terutama di Kabupaten Bojonegoro. 

“Yang terpenting, apabila sudah berhasil memperoleh Banpres tetap digunakan untuk roda perputaran usaha," pungkas Sukaemi.(FIF/NN)

Disunting dari dan telah diterbitkan oleh : https://bojonegorokab.go.id/berita/5773/banpres-untuk-ikm-dan-umkm-dibuka-lagi-besarannya-rp-12-juta

USAHA MIKRO

Dasar Hukum :

1. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
4. Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni:

• Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha.
• Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikan menjadi dua, yaitu :

• Livelihood, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima.
• Micro, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima perkerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.