Pemerintah Desa sejak tahun anggaran 2023 diperkenankan menggunakan 3% (3 persen) dari setiap Dana Desa yang diterimanya untuk operasionalnya atau lazim disebut Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pada saat itu, (Tahun 2023) keluar Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dimana dalam Pasal 5 ayat 2 point g berbunyi "dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa".

Ketentuan di atas, untuk mengakomodir keinginan Desa agar Dana Desa bisa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa secara maksimal.

Akan tetapi walaupun disebut dana operasional Pemerintah Desa, tetap harus mengikuti ketentuan dalam penggunaannya. Dana operasional Pemerintah Desa bisa digunakan untuk 3 (tiga) hal, antara lain :

• Biaya Koordinasi

• Biaya Penanggulangan Kerawanan Masyarakat

Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanganan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa masyarakat.

• Biaya Kegiatan Khusus Lainnya

Yaitu dana yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler atau pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni dan budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apreasiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa.